Rakornas Komisi Pengkajian & Penelitian MUI

MUI KOTA JAKARakornas MUI 03RTA TIMUR – Komisi Pengkajian Dan Penelitian MUI Pusat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tanggal 2-4 September 2016 di Padepokan Pencak Silat Jakarta Timur.

Ketua Panitia, DR. Rida Hesti Ratnasari, SP, M.Si, melaporkan bahwa Rakornas ini dihadiri oleh sekitar 72 peserta utusan Ketua dan Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian atau yang mewakilinya dari 28 MUI Provinsi se-Indonesian dan MUI Wilayah Kota/Daerah se-Jabodetabek di tambah unsur Pengurus MUI Pusat mengambil tema : “Mengawal Dan Melindungi Umat Dari Penyimpangan Aqidah“.

Menurut Dr. Rida, paling tidak ada tiga out put yang akan dihasilkan pada Rakornas kali ini.

  1. Sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) pengkajian dan penelitian terhadap aliran sesat di Indonesia. SOP ini telah disahkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015
  2. Pedoman yang mengatur penanganan, pengawasan dan pembinaan komunitas aliran sesat di Indonesia
  3. Penanganan dan penanggulangan pemikiran sesat di Indonesia

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dr. KH. Ma’ruf Amin dalam arahan sekaligus membuka acara menyampaikan bahwa memang tugas KIMG_20160902_200244omisi Pengkajian dan Penelitian melakukan kajian-kajian, khususnya terhadap masalah aqidah dan pemikiran yang nantinya juga akan difatwakan oleh Komisi Fatwa. Komisi Fatwa itu memfatwakan setelah adanya pengkajian  terhadap suatu faham yang berkembang di masyarakat, dan nantinya akan bekerja dengan Komisi Dakwah untuk melakukan upaya-upaya mengembalikan mereka ke jalan dan pemahaman yang benar.

“Kita memang memberi toleransi terhadap perbedaan-perbedaan; dan, bahwa kewajiban kita adalah menerima terjadinya adanya perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam”, pungkasnya di hadapan peserta yang asik mendengarkan.

Keputusan dan Rekomendasi Rakornas

KEPUTUSAN

  1. Seluruh Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI menyepakati penerapan secara nasional, SOP Pengkajian dan Penelitian MUI yang telah disahkan dalam Rakornas.
  2. Mengesahkan Pedoman Penanganan, Pengawasan dan Pembinaan Komunitas Aliran Sesat.
  3. Mengesahkan Pedoman Penanganan Pemikiran Sesat.
  4. Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI se-Indonesia melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam Penanganan, Pengawasan dan Pembinaan Komunitas Aliran Sesat serta Penanggulangan Pemikiran Sesat secara berkala, satu kali dalam satu tahun.

REKOMENDASI

  1. MUI agar menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) Penelitian dan Pengkajian MUI secara komprehensif.
  2. MUI Provinsiagar mensosialisasikan Standard Operating Procedure (SOP) Penelitian dan Pengkajian MUI kepada MUI Kota/Kabupaten.
  3. MUI Provinsi agar memfasilitasi Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian untuk hadir dalam pertemuan koordinasi Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI.
  4. MUI agar mengacu kepada Pedoman Penanganan, Pengawasan dan Pembinaan Komunitas Aliran Sesat dalam keseluruhan proses penanganan, pengawasan, dan pembinaan komunitas aliran sesat.
  5. MUI agar mengacu kepada Pedoman Penanganan Pemikiran Sesat dalam penanganan pemikiran sesat.
  6. Ormas Islam agar berkoordinasi dengan MUI pusat/provinsi/kabupaten/kota, sesuai level masing-masingdalam:
  • Pelaksanaan SOP Pengkajian dan Penelitian hasil Rakernas 2015.
  • Penanganan, pengawasan dan pembinaan komunitas alirans esat
  • Penanganan pemikiran sesat
  1. Ormas Islam agar menghindaril angkah-langkah kekerasan dalam menangani komunitas aliran sesat dan pemikiran sesat.
  2. Pemerintah, khususnya kementerian Agama, Kejaksaan Agung dan pemangku kepentingan terkait komunitasali ransesat dan pemikiran sesat, agar bekerja sama dengan MUI pusat/provinsi/kabupatn/kotasesuai level masing-masing dalam penanganan, pengawasan dan pembinaan komunitas aliran sesat serta penanganan pemikiran sesat.
  3. Media massa, baik cetak maupun elektronik agar bekerja sama dengan MUI dalam mengelola opini terkait komunitas aliran sesat dan pemikiran sesat. ***Has

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *