Profesionalisme Amil Zakat

Oleh Ma’arif Fuadi

Saat ini pengelolaan zakat di Indonesia bedasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan  zakat  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  meliputi kegiatan perencanaan,  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat yang baik, profesional dan optimal dapat menjadi sumber dana yang potensial bagi pembangunan bangsa Indonesia. Bagi umat Islam zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi yang mampu. Begitu pentingnya Kewajiban zakat ini sehingga dalam beberapa ayat Al-Qur’ an perintah melaksanakan zakat selalu beriringan dengan shalat. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku.

Sedangkan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat akan mendapatkan hukuman berupa siksa yang pedih. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat

At-Taubah ayat 34

 وَالَّذِين َيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Pada masa Rasulullah Saw pengelolaan zakat dilaksanakan oleh baitul mal yaitu institusi keuangan negara. Zakat dimasukkan dalam instrumen fiskal negara seperti jizyah, ghanimah dan lain-lain. Pada masa Umar bin Khattab pengelolaan Zakat lebih tertata rapi dengan dibentuknya departemen ( diwan ) yang khusus menangani tentang zakat. Khalifah Umar bin Khattab juga menunjuk para gubernurnya sebagai koordinator Amil Zakat di wilayahnya masing-masing.

Amil Zakat

Salah satu instrumen dalam pengelolaan zakat adalah Amil.

Dalam Undang Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, telah diatur pengelolaan zakat baik oleh lembaga maupun perorangan, tidak boleh mengelola zakat tanpa izin resmi dari pemerintah  atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Berdadasarkan undang-undang ini para Amil Zakat diangkat dan diberikan SK oleh pemerintah secara permanen atau oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tugas, kewajiban dan wewenang yang jelas sesuai masa jabatannya, diberikan pelatihan (sertifikasi) mendapatkan hak sebagai amil dan dana operasional.

Pengelola zakat juga diaudit dan dikenakan sanksi pidana jika terdapat penyimpangan.

Lalu bagaimana mengenai panitia-panitia zakat yang dibentuk sendiri oleh masyarakat di Masjid, Mushalla atau RT, dan lain-lain? Dapatkah mereka disebut Amil yang berhak menerima bagian Amil Zakat ?

Diantara persyaratan untuk dapat disebut sebagai Amil Zakat berdasarkan undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 adalah bahwa amil itu diangkat secara permanen oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah sesuai masa jabatannya,  sedangkan panitia zakat yang dibentuk sendiri oleh masyarakat bersifat insidental, suka rela, hanya menerima titipan dalam waktu tertentu dan segera dibagikan kepada yang berhak. Sehingga pengelolaan zakat seperti itu bentuknya hanya kepanitiaan yang bersifat sementara dan bukan Amil. Oleh karena itu panitia tersebut tidak berhak mendapatkan zakat dari bagian Amil.

Persyaratan amil harus diangkat oleh pemerintah atau Imam juga dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Sebagaimana keterangan dari kitab  Hasyiyahal-Bajuri ‘ala Fath alQarib juz II halaman 301-302:

قوله العامل من استعمله الإمام إلخ  أي كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال

Artinya : Perkataan Ibnu Qasim al Ghazi, Amil yaitu orang yang dipekerjakan (diangkat) oleh imam, maksudnya seperti petugas yang menarik zakat atau  seorang pencatat yang mencatat harta zakat yang diberikan pemiliknya.

Didalam kitab Al Muhadzdzab jilid 1 halaman 168 juga dijelaskan :

ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لاخذ الصدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة

Wajib atas imam mengangkat petugas zakat untuk mengambil  zakat,  karena Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam dan khalifah-khalifah sesudah beliau, mereka mengangkat petugas-petugas Zakat.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa panitia zakat yang dibentuk sendiri oleh masyarakat di mushalla, masjid dan lain-lain tidak termasuk dalam kategori Amil Zakat sehingga mereka tidak berhak untuk mengambil bagian zakat sebagai amil. Sebagai solusinya pengurus-pengurus masjid, mushalla, langgar, pesantren  dan lain-lain, membentuk  Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Unit Pengumpul Zakat ( UPZ )  di lembaganya masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang zakat, supaya pengumpulan zakat yang mereka laksanakan selama ini tetap dapat berjalan, bisa mendapatkan hak sebagai amil dan legalitasnya bisa diakui baik secara syar’i maupun hukum positif.

Wallahua’lamu.

———-

* Penulis adalah Sekretaris Umum MUI Kota Jakarta Timur

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *