Penegasan Makna Amil Zakat Di Masyarakat

Oleh Abdul Muiz Ali

Ada dua dimensi utama hubungan yang harus senantiasa kita pelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wata’ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Kedua hubungan itu harus selalu beririsan sebagai bentuk penghambaan kita kepadaNya secara vertikal dan menjaga harmonisasi sesama manusia secara horizontal. Inilah hakikat ajaran Islam seutuhnya, dimana seseorang yang ingin menjadi menusia yang sempurna (insan al-kamil), selain harus mengerjakan kewajiban shalat, puasa dan haji ia juga harus menunaikan kewajibannya membayar zakat.

Bagi umat Islam zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi yang mampu. Begitu pentingnya kewajiban zakat ini sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran perintah melaksanakan zakat selalu beriringan dengan shalat.  Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku.

RasulullaSholla Allahu ‘alaihi wasalllam menyatakan :

بُنِيَ اْلإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.  رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah salain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, menunaikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan. HR. Bukhari dan Muslim

Orang-orang yang menolak membayar zakat akan mendapatkan hukuman siksa yang pedih:

 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. QS At-Taubah ayat 34

Zakat hanya bisa diberikan kepada ashnaf (delapan) golongan yang secara eksplisit dijelaskan dalam al-Quran Surat Attaubah ayat 60,

إِنَّمَ االصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيل ِفَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,miskin,amil-amil zakat,paramu’allaf yang di luluhkan hatinya, para budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan alloh, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Alloh, dan Alloh maha mengetahui lagi maha bijaksana”

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur bedasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan  zakat  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  meliputi kegiatan perencanaan,  pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Belakangan ini banyak yang menyoal tentang tradisi masyarakat yang memberikan zakat fitrahnya kepada masjid, musholla atau lembaga sosial kemasyakatan dimana petugas penerima zakat mengatasnamakan amil atau panitia amil zakat.

Makna Amil Zakat

Salah satu instrumen dalam pengelolaan zakat adalah amil zakat.

Dalam literasi fikih yang dimaksud amil zakat adalah orang yang dipekerjakan (diangkat) oleh imam. Pengertian Amil Zakat seperti diatas dapat kita jumpai dalam beberapa kita fikih klasik ataupun yang kontemporer.

Dalam kontek keindonesian imam yang dimaksud adalah Kementrian Agama Republik Inonesia yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk mengangkat dan menetapkan lembaga keagamaan dan keummatan semisal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan atau apapun nama lembaganya yang membantu urusan zakat umat.

Pengertian amil zakat secara agama diatas disyarahi (dijelaskan) oleh pemerintah atau Kementrian Agama Republik Indonesia dalam bentuk Undang Undang Zakat nomor 23 tahun 2011.

Profesionalisme Amil Zakat

Karena amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah dan tugas-tugasnya bersentuhan lansung dengan umat, maka disamping harus mempunyai kualifikai keilmuan yang mumpuni juga harus ditunjang dengan sifat-sifat arif, santun dan ramah pada saat melaksanakan tugasnya. Dalam mengangkat amil zakat pemerintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

  1. Muslim yang jujur, amanah dan berakal sehat.
  2. Laki-laki.
  3. Sehat pendengaran dan pengelihatan, memahami hukum-hukum zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Secara garis besar, petugas  amil zakat harus mampu melaksanakan:

  1. Urusan pengumpulan zakat dengan cara melakukan sensus terhadap orang yang wajib zakat, jenis harta yang wajib dizakati dan jumlah harta yang wajib dizakati.
  2. Urusan pembagian zakat.

Dalam hal ini, panitia amil zakat memilih cara yang paling tepat untuk mengetahui para penerima zakat (mustahiq), kemudian melaksanakan distribusi zakat terhadap hak-hak mereka.

Para petugas zakat (Amil Zakat) juga berhak mendapat bagian  zakat dalam kapasitas dirinya sebagai amil zakat dengan syarat tidak melebihi dari upah umumnya serta mempertimbangkan kinerja dan keuangan zakat, dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi seperdelapan zakat (12,5%). Jika kondisi harta zakat lebih dibutuhkan oleh fakir dan miskin, maka sebaiknya panitia mengambil cukup dari anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Amil Zakat di Masyarkat

Untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat atau boleh membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagaimana diatur oleh UU Zakat No. 23 tahun 2011 dengan memperhatikan pasal 18 diktum 1 dan dan 2 :

Pasal 18:

(1). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

  1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
  3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  4. Memiliki pengawas syariat, baik internal atau eksternal.
  5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  6. Bersifat nirlaba;
  7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Pengurus Masjid Bukan Amil Zakat

Dengan melihat uraian dan penjelasan diatas, membentuk Amil Zakat harus mendapat izin dari pemerintah, maka dapat kita pahami bahwa, perorangan atau lembaga semisal masjid, mushalla, pesantren dan lainnya tidak boleh menerima zakat seorang dengan mengatasnamakan dirinya sebagai panitia amil zakat.

Pemahaman yang berkembang di masyarakat perihal pengurus masjid menamakan dirinya sebagai panitia Amil Zakat adalah tidak benar. Sebagai solusinya pengurus masjid atau musholla yang belum resmi disebut Amil Zakat secara syar’i, sebaiknya mereka  menempatkan dirinya sebagai kelompok orang (panitia) yang dengan sukarela membantu orang yang ingin menunaikan zakatnya. Dengan posisi seperti ini, mereka statusnya merupakan wakil dari orang yang menunaikan zakat dan zakatnya dianggap sah bila mereka penerima wakil zakat memberikan kepada salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti dijelaskan dalam al-Quran Surat Attaubah ayat 60 diatas. WallahuA’lamu.

—-> Penulis adalah Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Jakarta Timur

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *