Musyawarah Pembongkaran 3 Mushalla

MUI KOTA JAKARTA TIMUR – Dalam rangka pelebaran jalan Tol Cacing dan perbaikan saluran air yang tidak berfungsi dengan normal di Jalan Raya Cakung Cilincing (Cacing), Kelurahimg_20160929_094500an Cakung Barat, Kecamatan Cakung, maka sebanyak 168 bangunan liar di Jalan tersebut ditertibkan. Di antara bangunan tersebut ada 3 (tiga) mushalla yang didirikan oleh warga diatas tanah milik pemerintah. Untuk membicarakan pembongkaran tiga mushalla tersebut, tadi pagi (29/9) di adakan rapat musyawarah di Kantor Walikota Jakarta Timur yang di pimpin oleh Sekretaris Kota Jakarta Timur, H. Jayadi, S.H., M.Si. Musyawarah yang dihadiri oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, MUI Kota Administrasi Jakarta Timur, MUI Kecamatan Cakung, FKUB, Camat, Lurah, Pengurus RT dan RW, Pengurus Mushalla bersangkutan serta instansi terkait berjalan lancar.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta  Timur, H. Jayadi, S.H., M.Si, menyampaikan bahwa lahan tersebut yang selama ini ditempati masyarakat akan digunakan oleh pemerintah untuk perluasan jalan tol, oleh karena itu dimohon pengertian masyarakat untuk mengosongkan lahan tersebut. Sementara, Sofyan Taher, selaku Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur,  mengatakan bahwa tiga mushalla tersebut dibangun diatas lahan yang telah dibebaskan oleh pemerintah.

Atas penjelasan tersebut, Sekretaris Umum MUI Jakarta Timur Ma’arif Fuadi, MA, mewakili ketua umum MUI Jakarta Timur, Drs. KH. A. Shodri HM, menyampaikan penjelasan bahwa  membangun Mushalla atau Masjid di tanah yang bukan miliknya termasuk Ghashab.

Pengertian Ghashab, lanjut Maarif Fuadi,  adalah :

  الغصب هو استيلاء على حق غيره ولو منفعة

Ghasab adalah menguasai dengan cara tidak benar atas hak orang lain, sekalipun yang dikuasai itu hanya manfaatnya saja. (Syaikh Zainuddin bin Abdil Aziz Al – Malibari dalam kitab Fathul Mu’in).

Membangun rumah atau sarana ibadah diatas tanah orang lain atau tanah milik pemerintah tanpa seizin pemiliknya termasuk tindakan ghashab yang hukumnya haram secara mutlak menurut jumhurul ulama.

المجموع شرح المهذب juz 3/169 :

الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول . وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة : باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم

Sabda Rasulullah

عَنْ سَعِيْدِ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص قَالَ (مَنِ اقْتَطَعَ شِيْرًا مِنَ اْلاَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقُهُ اللهُ اِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ). منتفق عليه

Artinya   :  Dari Sa’id bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabada “Barangsiapa mengambil sejengkal dari bumi dengan kezhaliman, niscaya Allah kalungkan dia dengannya pada hari Qiyamat dari tujuh bumi” (muttafaqunalaih )

وعلى الغاصب رد, Orang yang meng-ghashab wajib mengembalikan barang ghashabannya dan pemerintah diperbolehkan membongkar setiap bangunan baik berupa rumah atau sarana ibadah yang dibangun oleh masyarakat diatas tanah pemerintah. Atas pertimbangan nila-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan dan selama tidak menimbulkan preseden buruk pemerintah boleh memberikan kerahiman kepada pihak yang bangunannya dibongkar tetapi boleh juga tidak memberikan kerahiman tersebut karena hal tersebut bukan merupakan kewajiban.

Di samping itu pembangunan rumah ibadah harus (pula) memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta  Nomo 83 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan  Rumah  Ibadah yang didalamnya memuat persyaratan sebagai berikut :

  • persyaratan administratif;
  • persyaratan teknis bangunan gedung; dan
  • persyaratan khusus.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud adalah :

  1. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyebutkan tentang  keperluan nyata dan sungguh sungguh berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan dan kebenaran lokasi tanah dan status kepemilikan tidak dalam sengketa;
  2. bukti kepemilikan lahan dengan melampirkan surat keterangan tentang status tanah dari  Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat atau Akte Ikrar Wakaf dari Kantor Urusan Agama setempat atau persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi pemerintah apabila tanah milik Pemerintah/Non Pemerintah atau lembaga lainnya;
  3. ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan;
  4. rencana gambar bangunan;
  5. daftar susunan pengurus/panitia diketahui Lurah setempat; dan pembangunan rumah  ibadat yang diketahui lurah setempat
  6. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud  adalah memenuhi ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung dan peruntukan tanah rumah ibadat sebagaimana diatur dalam  ketentuanperaturan perundang-undangan.

Persyaratan khusus adalah:

  1. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling   sedikit 90   (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;
  2. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakatltokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500m (lima ratus meter) dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat   setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  3. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
  4. rekomendasi tertulis FKUB tingkat Provinsi; dan
  5. rekomendasi tertulis Walikota/Bupati.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut MUI Jakarta Timur mendukung upaya penertiban mushalla di jalan Cacing tersebut karena pembangunan dan keberdaannya menyalahi aturan-aturan syar’i (Mukholifun lissyar’i) dan menyalahi ketentuan peraturan perundangan  yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta. MUI Jakarta Timur juga menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan tanah pemerintah untuk  rumah atau mushalla  di jalan Cacing itu agar segera mengembalikannya dan membongkar sendiri dengan suka rela. Karena bagaimana mungkin ibadah akan diterima jika ketentuan-ketentuan agama tidak dipatuhi. Diakhir musyawarah wakil ketua RW 07 kelurahan Cakung Barat mengajak para warganya untuk menerima penertiban tersebut dan dengan legowo untuk membongkar mushalla-nya sendiri karena memang tanah tersebut bukan hak milik mereka tetapi milik pemerintah. ***maarif/has.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *