Mendudukkan “Islam Nusantara” dengan Adil[1]

Oleh: U. Margono Muhadi, MA[2]

Pendahuluan

Sungguh sangat menyedihkan apabila perbedaan dalam Islam yang pada dasarnya berangkat dari perbedaan pemahaman dan penafsiran atas teks-teks wahyu, mengakibatkan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sepanjang perbedaan itu dilandasi dengan semangat nilai-nilai ukhuwah bayn al-Muslimin (persaudaraan antar sesama umat Islam), hablu minannaas (hubungan baik dengan sesama manusia), dan ikhtilafu ummati rahmatun (perbedaan adalah rahmat), tidaklah menimbulkan permasalahan. Berangkat dari fakta yang dapat dilihat dalam konteks Indonesia, tampaknya belum memperlihatkan bahwa perbedaan-perbedaan yang dihadapi saat ini menuju kepada rahmat.

Konsep “Islam Nusantara” ada kemungkinan ditujukan sebagai representasi dari “Islam moderat”, dan hal ini pada dasarnya hanyalah sebatas tawaran yang semata-mata ingin membantu masyarakat dalam memahami Islam. Bersikap moderat dalam ber-Islam bukanlah suatu hal yang menyimpang, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya, baik dalam al-Qur’an, hadith, maupun perilaku manusia dalam sejarah. Dan bukan hanya sebatas itu, bersikap moderat juga berarti menerima (adapsi) dan mengambil (adopsi) kearifan lokal. Mengembangkan pemahaman “Islam moderat” untuk konteks Indonesia dalam ruang lingkup budaya Nusantara dapat dianggap begitu penting. Seperti dimaklumi bahwa di wilayah ini terdapat bayak paham dalam Islam, beragam agama, dan multi-etnis. Konsep “Islam Nusantara” membawa cara berfikir moderat di dalam mengajak bagaimana Islam dipahami bukan saja secara tekstual dan kontekstual, namun juga mengkompromikan antara keduanya dengan dasar multi disiplin keilmuan. Di samping itu, konsep ini juga berusaha mendamaikan perbedaan dan keragaman, yang menjadi sunnatullah, tidak dapat ditolak kemunculannya. Quraish Shihab mencatat, bahwa “keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah swt. Termasuk dalam hal ini perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang ilmiah, bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, penafsiran kandungannya, serta bentuk pengamalannya”. (Quraish Shihab, (2007), Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur’an, Bandung: Mizan, hlm.52)

Artikel ini diharapkan dapat mencapai objektif dari salah satu tujuan Rapat Kerja Majlis Ulama Indonesia Kecamatan Cakung yaitu, “Membangun Kesepahaman dan Berbagi Pengalaman antar Ulama dan Tokoh Masyarakat” dengan mengambil tema “Menggairahkan Tradisi Keagamaan Sebagai Alat Pemersatu Umat”.

“Islam Nusantara”: Antara Definisi dan Konsep

Munculnya istilah “Islam Nusantara” diklaim sebagai ciri khas Islam di Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan bertolak belakang dengan “Islam Arab” telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan penganut di Indonesia. Walaupun dianggap bukan istilah baru, istilah “Islam Nusantara” belakangan ini telah dikampanyekan secara gencar oleh organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Dalam pembukaan acara Istighotsah menyambut Ramadhan dan pembukaan munas alim ulama NU, (Minggu, 14/06/2015) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, NU akan terus memperjuangkan dan mengawal model “Islam Nusantara”.

Menurutnya, istilah “Islam Nusantara” merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang disebutnya “dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras.” “Islam Nusantara” ini didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormatibudaya, tidak malah memberangus budaya,” katanya usai acara kepada BBC Indonesia. Dari pijakan sejarah itulah, menurutnya, NU akan terus mempertahankan karakter “Islam Nusantara” yaitu “Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran.” Said Aqil menegaskan, model seperti ini berbeda dengan apa yang disebutnya sebagai “Islam Arab” yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara. Istilah lalu diamini dan didukung oleh presiden dan wakilnya beserta sejumlah pejabat di pemerintahan. Hampir secara bersamaan, konsep ini menuai kritikan dan resistensi terhadap istilah “Islam Nusantara”, yang diwarnai perdebatan keras terutama melalui media sosial atau dalam diskusi terbuka.

Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempertanyakan sikap yang memperhadapkan konsep “Islam Nusantara” dengan Islam di Timur Tengah yang dianggap tidak tepat. Menurut Ismail Yusanto, Agak kurang fair kalau membandingkan Timur Tengah sekarang dengan Indonesia pada tahun 2015. Sejumlah negara di wilayah Timur Tengah, misalnya Suriah, yang terjadi di sana adalah proses perlawanan melawan penguasa lalim. (BBC Indonesia, 15 Juni 2015). Berbeda dengan Azyumardi Azra, menurutnya ciri khas “Islam Nusantara” mengedepankan “jalan tengah”. Karena bersifat tawasut (moderat), jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan kiri, selalu seimbang, inklusif, toleran dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, serta bisa menerima demokrasi dengan baik. Masih menurut Azra, memang ada perbedaan antara “Islam Indonesia” dengan “Islam Timur Tengah” dalam realisasi sosio-kultural-politik. Sektarian di Indonesia itu jauh, jauh lebih kurang dibandingkan dengan sektarianisme yang mengakibatkan kekerasan terus menerus di negara-negara Arab. Azra menyimpulkan bahwa bagi yang berpaham Islam itu tunggal adalah karena didasari kepada pemikiran normatif yang melihat Islam secara idealistis. Padahal realitanya Islam itu menjadi berbeda-beda, terutama aspek sosial budaya dan politiknya. Bahkan dalam tingkat agama juga berbeda-beda. (Islam Nusantara: 2002) dan (Islam Subtantif: 2000).

Sebagai pembuktian “Islam Nusantara”, Azra mengukuhkan bahwa model Islam Nusantara itu bisa dilacak dari sejarah kedatangan ajaran Islam ke wilayah Nusantara yang disebutnya melalui proses vernakularisasi. Vernakularisasi itu adalah pembahasaan kata-kata atau konsep kunci dari Bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, Jawa, Sunda dan tentu saja bahasa Indonesia. Kemudian proses ini diikuti pribumisasi (indigenisasi), sehingga Islam menjadi embedded (tertanam) dalam budaya Indonesia. Jadi, Islam tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Karena itu, dalam penampilan budayanya, Islam Indonesia jauh berbeda dengan Islam Arab yang telah melalui proses akulturasi, proses adopsi budaya-budaya lokal, sehingga kemudian terjadi Islam embedded di Indonesia.

“Islam Nusantara”: Upaya Pribumisasi Islam

Konsep “Islam Nusantara” yang digagas dari tema muktamar Nahdlatul Ulama’ ke-33 pada Agustus 2015 di Jombang yang lalu menjelaskan tentang  substansi Islam sebagai ajaran yang turun di Makkah lalu tersebar ke Madinah dan ke daerah-daerah lain seperti negara Yaman, Mesir, Irak, India, Pakistan hingga sampai ke Indonesia dan seluruh dunia. Islam yang menyebar kemudian bertemu dengan budaya  setempat.  Pada  mulanya,  Islam  di  Makkah  bertemu  dengan budaya  Makkah.  Akulturasi  antara  budaya  dan  agama  kemudian  oleh  Islam dibagi  menjadi  tiga.  Pertama, adakalanya Islam menolak budaya  setempat. Kedua,Islam  merevisi  budaya  yang  telah  ada.  Ketiga, Islam hadir  untukmenyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan tanpa merevisinya.

Menurut Quraish Shihab, jika ada budaya yang bertentangan dengan Islam maka ditolak atau direvisi, dan jika sejalan maka akan diterima. Inilah prinsip Islam dalam beradaptasi dengan budaya. Jadi Islam bermacam-macam akibat keragaman budaya setempat. (Seminar Nasional di UBAYA Jum’at, 05 desember 2015).Melihat pemaparan yang telah diuraikan oleh Quraish Shihab, dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa ketika ada budaya di Nusantara yang bertentangan dengan Islam maka dengan tegas kita harus menolaknya, seperti memuja pohon, atau benda-benda yang dianggap keramat yang telah mengakar kuat pada masyarakat Nusantara. Atau meluruskannya seperti tradisi sedekah bumi yang semula bertujuan menyajikan sesajen untuk para denyang diubah menjadi ritual tasyakuran dan sedekah pada fakir miskin. Dan jika ada budaya yang sesuai dengan syari’at Islam maka kita terima dengan lapang dada seperti, ziarah kubur dalam rangka mendoakan mayit, meneladaninya serta dzikrul maut (mengingat mati).

“IslamNusantara” sesungguhnya hanya penyerdehanaan dari tipologi “Islam Indonesia”hasil perpaduan antara Islam dengan   kebudayaan   Nusantara. Nusantara dalam perspektif ini bukanlah hanya pada konsep geografis, lebih jauh dari itu Nusantara merupakan encounter culture (pusat pertemuan budaya) dari seluruh dunia. Mulai dari budaya Arab, India, Turki, Persia termasuk dari budaya Barat yang melahirkan budaya dan tata nilai yang sangat khas. Oleh karena itu, Nusantara bukan sebuah konsep geografis melainkan sebuah konsep filosofis dan menjadi prespektif atau wawasan sebuah pola pikir, tata nilai dan cara pandang dalam melihat dan menghadapi budaya yang datang.Kajian “Islam Nusantara” bukan sekedar kajian terhadap kawasan Islam, tetapi lebih  penting  lagi  merupakan  kajian  terhadap  tata  nilai  Islam  yang  ada  di kawasan Nusantara yang telah tumbuh dan kembang oleh para wali dan ulama sepanjang sejarahnya, mulai dari Samudera Pasai, Malaka, Palembang, Banten, Jawa. Islam yang datang ke Nusantara merupakan Islam yang sudah paripurna karena telah mengalami dialog intensif dengan berbagaii peradaban besar dunia seperti Persia, Turki, India sehingga ketika samapai ke Nusantara telah tampil dalam kondisi yang paling paripurna. Islam model seperti itulah yang kemudian diajarkan di berbagai pesantren. (K.H.SaidAqilSirojselakuKetuaUmumPBNU2010-2015, Wawancara dengan tv One, Jum’at07Agustus 2015).

Islam Nusantara tidaklah anti budaya Arab, Islam Nusantara tetaplah berpijak pada akidah dan tauhid sebagaimana esensi ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Dalam membangun karakteristik Islam Nusantara, peran penyebar Islam di Nusantara seperti Walo Songo cukup dominan dalam pembentukan kultur Islam Nusantara. Para Wali telah mengembangkan Islam yang ramah yang bersifat kultural. Sifat kultural ini bisa terbentuk karena penekanan paraWali atas substansi Islam yang akhirnya bisa membumi kedalam bentuk budaya keagamaan lokal pra Islam. (Khabibi Muhammad Luthfi, Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal, Jurnal Sahih, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016)

Proses ini yang disebut K.H. Abdurrahman Wahid (1980-an) sebagai proses pribumisasi Islam dimana ajaran Islam disampaikan dengan meminjam bentuk budaya lokal. Pribumisasi Islam ala Wali Songo mengajarkan toleransi dan kesadaran kebudayaan dalam dakwah Islam. Pola pribumisasi Islam inilah yang akhirnya membentuk perwujudan kultural Islam. Sebagai perwujudan keislaman yang bersifat kultural yang merupakan pertemuan antara nilai-nilai normatif Islam dengan tradisi lokal.Terkait hal ini, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperkenalkan pada kita tentang pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam merupakan proses perwujudan nilai-nilai Islam melalui bentuk budaya lokal. Ini dilakukan baik melalui kaidah fikih (al-adah al-muhakkamah:adatbisamenjadihukum) maupun pengembangan aplikasi nas (teks suci). Karenanya, penting sekali melanjutkan rintisan Gus Dur terkait pribumisasi Islam menjadi suatu kerangka manhaj atau metodologi dalam perumusan Islam Nusantara.Dalam konteks seperti inilah, gagasan Pribumisasi Islam yang pernah ditawarkan oleh Gus Dur dimaksudkan untuk  mencairkan  pola  dan  karakter Islam sebagai sesuatu yang normatif dan praktek keagamaan menjadi suatu yang kontekstual. Dalam Pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnyamasing-masing.Sepertiapa yang telah disampaikan Gus Dur:“Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, Arabisasi belum tentu cocok   dengan   kebutuhan.  Pribumisasi   bukan   upaya   menghindarkan   timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari Pribumisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antar agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.” (Kutipan  pengantar  Imaduddin  Rahmad,  Islam  Pribumi,  Islam  Indonesia  Mendialogkan  AgamaMembaca Realitas oleh Ahmad Baso, ed, 2003, xxi).

Menilik karakteristik “Islam Nusantara” ini terdapat 5 aspek yang perlu dikritisi  yaitu  Pertama,  kontekstual  yakni  Islam  yangdipahamai  sebagai  ajaran  yang  terkait  dengan  konteks  zaman  dan  tepat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk penafsiran dan ijtihad.  Dengan  demikian,  Islam  akan  terus  mampu  memperbarui  diri  dan dinamis dalam merespon perubahan zaman. Selain itu, Islam dengan lentur mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda, dengan kemampuan beradaptasi inilah Islam sesungguhnya benar-benar shahih li kulli zaman wa makan (relevan di segala ruang dan waktu). Kedua, toleran. Kontekstualitas Islam ini pada gilirannya menyadarkan kita bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap Islam yang beragam bukan hal yang menyimpang ketika ijtihad dilakukan dengan tenggung jawab. Sikap ini akan melahirkan sikap toleran terhadap berbagai perbedaan tafsir Islam. Lebih jauh lagi, kesadaran akan realitas konteks keindonesiaan yang plural menuntut pula pengakuan bagi kesederajatan agama-agama dengan segala konsekuensinya. Semangat keberagaman inilah yang menjadi pilar lahirnya Indonesia.Ketiga, menghargai tradisi. Ketika menyadari bahwa Islam dibangun atas dasar tradisi lama yang baik, hal ini menjadi bukti bahwa Islam tak selamanya memusuhi tradisi lokal. Islam tidak memusuhi, tetapi justru menjadi sarana vitalisasi  nilai-nilai  Islam,  sebab  nilai-nilai  Islam  perlu  kerangka  yang akrab dengan kehidupan pemeluknya.Keempat, progresif. Yakni dengan perubahan praktek keagamaan (Islam) menerima aspek progresif dari ajaran dan realitas yang dihadapinya. Kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap ajaran dasar agama Islam,tetapi  dilihat  sebagai  pemicu  untuk  melakukan  respons kreatif  secara  intens. Dengan  cara  ini  Islam  bisa  dengan  lapang  dada  berdialog  dengan  tradisi pemikiran orang lain termasuk orang Barat.Kelima, membebaskan. Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem  kemanusiaan  secara  universal  tanpa  melihat  perbedaan  agama  dan etnik. (Pengantar  Imaduddin  Rahmad,  Islam  Pribumi,  Islam  Indonesia  Mendialogkan  Agama  MembacaRealitas oleh Ahmad Baso, ed, Jakarta: Erlangga, 2003, xxi).

Respon terhadap “Islam Nusantara”

Istilah Islam Nusantara yang menjadi tema besar muktamar NU ke-33 sontak memberikan  banyak  respon  dari  kalangan  muslim  sendiri.  Ada  dua  respons dalam garis besar ini yaitu:

  1. Respons terhadap konsep

Menariknya, walaupun gagasan Islam Nusantara ini dikumandangkan oleh ormas Nahdlatul   Ulama’ (NU)   namun   di   sebagian   internal komunitas Nahdliyin masih menuai kritikan dan penolakan.  Sejumlah kiai/ulama NU, pesantren NU serta warga NU lainnya  terkesan masih kurang menerima dengan pengistilahan Islam Nusantara tersebut. Akibatnya, sikap pro kontra tidak hanya terjadi di komunitas di luar NU namun juga terjadi di internal NU sendiri.Di tengah hingar bingar sikap pro kontra di internal NU terkait gagasan Islam Nusantara tersebut, tak ada salahnya untuk sejenak menengok respon dan sikap warga Nahdliyin. Bagi penulis upaya ini cukup reflektif untuk mengukur sejauh manakah jamaah NU di pedesaan merespon dan memahami gagasan Islam Nusantara tersebut. Sebab, di desa lah kekuatan transformasi gerakan NU bertempat dan memiliki basis kekuatan.  Legitimasi kebesaran NU berangkat dari amaliyah NU yang dipraktekkan warga  Nahdliyin  di  desa  seperti  tahlilan, yasinan, manaqiban, dibaan, sholawatan dan sebagainya. Dalam hal ini, respons terhadap “Islam Nusantara” terbagi menjadi dua hal, yaitu (a). Respons terhadap konseptual “Islam Nusantara” dan (b). Respons terhadap penerapan gagasan “Islam Nusantara”.

Secara konseptual, gagasan “Islam Nusantara” mendapat respons dari Muhammad Idrus Ramli terhadap pernyatan KH. Ma’ruf Amin yaitu, “Sebagai tema Muktamar NU 2015 di Jombang yang digelar beberapa waktu lalu, “Islam Nusantara” memang baru dideklarasikan.Namun, sebagai pemikiran, gerakan, dan tindakan, “Islam Nusantara” bukanlah hal baru bagi kita. “Islam Nusantara” adalah Islam Ahlussunnah Waljamaah al-Nadliyyah.”

Pernyataan KH. Ma’ruf Amin di atas memberikan kesimpulan bahwa “Islam Nusantara” memang baru dideklarasikan. Tetapi sebagai pemikiran, gerakan dan tindakan, “Islam Nusantara” bukanlah hal baru bagi kita. “Islam Nusantara” adalah Islam Ahlussunnah Waljama’ah al-Nadliyyah. Apabila KHMA mengakui bahwa “Islam Nusantara” memang Islam Ahlussunnah Wal Jamaah al-Nahdliyyah, berarti keberadaan “Islam Nusantara” sangat tidak diperlukan. Hal ini terbukti, bahwa sejak  sebelum  munculnya  istilah  Islam  Nusantara,  Islam  Ahlussunnah  Wal Jamaah telah berjalan dengan baik. Kalau “Islam Nusantara” memang tidak diperlukan, maka seharusnya orang yang berakal sehat meninggalkannya, apalagi banyak kiai yang tidak menyetujuinya. (M. Idrus Ramli, Islam Nusantara: Mungkinkah diterima? http://www.fb.com/muhammad.i.ramli.1, 7-9-2015)

Selanjutnya, tulisan tersebut mendapat tanggapan dari Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta Saiful Arif Dari sini, pelurusan atas kesalah pahaman  terhadap  Islam  Nusantara  perlu  dilakukan  dalam  beberapa  hal. Pertama, konteks persoalan Islam Nusantara bukan oposisi antara kearaban dan keindonesiaan, melainkan antara agama dan budaya. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia  (Nusantara)  melainkan  juga  di  Arab  dan  belahan  bumi  manapun, ketika  agama  diamalkan.  Dalam  konteks  ini,  kita  perlu  menengok  kembali prinsip pribumisasi Islam yang merupakan proses alamiah, sosialisasi nilai-nilai agama. Artinya, bahkan di Arab pun, pribumisasi Islam ke dalam budaya pra Islam dilakukan oleh Muhammad SAW. Ini terkait dengan sifat dasar sosialisasi, dan sifat dasar dialektika agama dan budaya,  yang saling independen dalam hubungan tumpang-tindih. Layaknya hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan, maka  agama  membutuhkan  budaya  sebagai  media  sosialisasi,  meski  agama bukan budaya. Kedua, Islam Nusantara bukan langkah mundur. Ia justru langkah maju melalui pemijakan pada akar budaya Islam. Sebab jika gagasan Islam Indonesia memuat keharmonisan Islam dan negara-bangsa (nation-state), maka Islam Nusantara memuat keharmonisan  Islam  dengan  budaya  Nusantara. Karena  sifat  nasionalisme  Indonesia yang perenialis (kesinambungan kultur-historis dan bangsa modern), maka Islam Nusantara menjadi dasar bagi nasionalisme Islam yang melandasi kebangsaan Indonesia.Ini membuat Islam Nusantara menjadi dasar bagi gagasan Islam Indonesia. (Syaiful  Arif, www.nu.or.id, 14-07-2015)

Sejumlah  pihak  menuding  bahwa  Islam  Nusantara  itu  mengutamakan budaya lokal ketimbang nilai-nilai Islamnya sendiri. Menurut Prof. Dr. Kacung Marijan, tuduhan ini perlu diluruskan, karena rentan membuat Islam Nusantara seolah-seolah tercerabut dari nilai-nilai dasar Islam dan hanya mementingkan identitas kebudayaannya.Pertama, kekeliruan yang menilai keberadaan Islam Nusantara berarti menyalahi prinsip “Islam  yang satu”.  Padahal, Islam Nusantara adalah Islam yang satu itu sendiri, sebagaimana Islam di Arab yang dibawa oleh Nabi. Hanya, ketika ia  dibawa  ke  Indonesia,  budaya  Arab  yang melingkupinya  digantikan dengan budaya Indonesia yang menjadi konteks barunya di sini. Hal itu bukan karena  kita  anti-Arab,  melainkan  agar  Islam  bisa  sesuai  dengan  konteks Indonesia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyesuaikan Islam dengan budaya Arab saat pertama kali turun dulu.Kedua, kesalahpahaman bahwa “Islam Nusantara” keluar dari konsep Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan dipraktikkan Nabi. Jika yang dimaksud “Islam murni” adalah sebagaimana yang dipahami pelaku kesalahpahaman itu, maka Islam murni merupakan gagasan yang bukan hanya utopis, tapi juga salah kaprah. Karena, hal itu bertentangan dengan sunnatullah dan prinsip dasar Islam yang bisa ditemui dalam Al-Quran, surat Al Hujurat: 13. “Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling memahami/saling belajar”. “Islam Nusantara” menjaga prinsip Islam dari sumber Al-Quran dan Hadist, yang menjadi fondasi dan substansi “Islam Nusantara”. Namun, ada kreasi atau ijtihad dilakukan pada tataran yang memang dibolehkan, bahkan diwajibkan. Yakni, pada tatanan syariat ijtihadiyyat atau syariat yang sejatinya dinamis, dan memang seharusnya dikontekstualisasi dengan ruang dan waktu (wilayah geografis  dan  zaman),  untuk  menjunjung  prinsip  Islam  sebagai  rahmat  bagisemesta alam. (Kacung Marijan, Wawancara, Surabaya, 29 November 2015)

  1. Respon terhadap Penerapan (aplikasi)

Selain mendapatkan respons secara konseptual, “Islam Nusantara” juga mendapat respons secara aplikasinya. Penerapan Islam Nusanatara mendapat respons tersendiri oleh para Intelektual Muslim di Indonesia sejak saat perbincangan “Islam Nusantara” menghangat. Pertama, para pengusung dan pendukung ide “Islam Nusantara” ini menggunakan berbagai argumentasi untuk meyakinkan masyarakat. Banyak media massa memberikan ruang yang cukup luas bagi mereka untuk menyampaikan idenya tersebut. Karena itu perlu ada sikap kritis terhadap argumentasi yang mereka kemukakan. Konsep “Islam Nusantara”  dianggap  sebagai  wujud  kearifan  lokal  Indonesia.  Ketua  Umum PBNU  KH  Said  Aqil  Siradj  menyatakan  bahwa  Islam  Nusantara  adalah gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat- istiadat di Tanah Air. Menurut Said, Islam di Indonesia tidak harus seperti Islam di Arab atau Timur Tengah. “Islam Nusantara”, tegasnya, adalah Islam yang khas ala Indonesia. (Dr. M. Kusman Sadik, Pendapat  atas  respons  penolakan  gagasan  Islam  Nusantara, www.kompasiana.com, 11 Juli 2015).

Kedua: Wacana “Islam Nusantara” yang belum lama ini mendapat sorotan dari ketua Majlis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi.“Pada dasarnya jika Islam dimaknai dengan hal partikular, maka justru akan mereduksi makna Islam itu sendiri. Problem Aqidah misalnya. Jika “Islam Nusantara” itu berkompromi dengan budaya lokal yang terindikasi syirik, maka “Islam Nusantara” telah melanggar Aqidah. Karena dalam masalah Aqidah tidak ada ijtihad. Dalam masalah Aqidah Islam tidak ada toleransi sedikit pun.” (Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Kesalahan Dasar Konsep JIN (Jemaat Islam Nusantara), www.voa-islam.com, 14-2-2015) Beberapa fakta kajian akademis yang justru menunjang kajian bahwa telah terjadi islamisasi di Nusantara. Ini menyebutkan salah satu indikasi yang paling nampak adalah banyaknya kosa kata kunci dalam Islam  yang dipakai dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan di Nusantara.

Ketiga, menurut  Ustadz  Abu  Qotadah,  Islam  Nusantara  adalah  bentuk ketidak berhasilan kaum liberal dalam menerapkan istilah Islam liberal di Indonesia. Seperti yang diungkapkan jelas bahwa:“Islam Nusantara adalah bentuk ketidak berhasilan kaum liberal dalam menerapkan istilah Islam liberal di Indonesia. Terlepas dari itu semua latar belakang dan alasan yang ada pengistilaaan Islam Nusantara.” (Ust. Abu Qatadah, Polemik “Islam Nusantara”, www.wapjum.com/video, 28-2-2015)

Keempat: “Islam Nusantara” dianggap sebagai bentuk alternatif untuk menampilkan wajah Islam yang lebih moderat dan toleran. Hal ini sebagai reaksi terhadap kondisi Timur Tengah yang saat ini diwarnai konflik berkepanjangan. Karena  itu  menurut  mereka,  Timur  Tengah  tidak  layak  dijadikan  acuankeberislaman kaum Muslim. Justru Indonesialah, menurut mereka, yang semestinya menjadi kiblat peradaban Islam karena Islam di Indonesia dianggap lebih moderat dan bisa diterima oleh banyak pihak.Argumentasi seperti itu tidak tepat. Pasalnya, kondisi Timur Tengah yang terus bergolak sesungguhnya bukan karena faktor Islam. Wilayah ini terus memanas karena strategi penjajah Barat. Timur Tengah selama ini telah menjadi arena pertarungan kepentingan antara Inggris, Amerika, Rusia dan Prancis. Sebagai contoh, konflik yang sedang terjadi di Yaman sekarang ini. Konflik tersebut sebenarnya bukanlah konflik Syiah-Sunni, tetapi pertarungan Amerika dengan Inggris untuk merebut kekuasaan di Yaman. Karena itu mengaitkan konflik Timur Tengah dengan sikap keberislaman kaum Muslim di sana merupakan tindakan naif dan diskriminatif. Tindakan ini telah menutup mataterhadap apa yang telah dilakukan negara-negara penjajah di wilayah tersebut. (Dr. M. Kusman Sadik, Pendapat atas Respon Penolakan Gagasan “Islam Nusantara”, www.kompasiana.com, 11-7-2015). Seperti dalam firman Allah, “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lurus” (QS. Al-Isra’ : 9). Jadi jelas bahwa sumber Islam bukan pada produk budaya. Juga dalam ayat lain dijelaskan tentang larangan mencampur   adukkan   kebenaran   dan  kebathilan.   Apa-apa   yang  ada   pada kehidupan kita sudah ada aturannya dalam Al-Qur’an, termasuk tentang Islam dan kehidupan, dalam firman Allah, “Janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dan kebathilan, dan kamu sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya” (QS. al- Baqarah, 2: 42).

“Islam Nusantara”: Kedok Liberalisasi Islam?

Beberapa definisi yang telah dibahas diatas, Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, mendefinisikan “Islam Nusantara adalah Islam distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama di Indonesia” (Prof. Dr. Azyumardi Azra, Islam Nusantara adalah Kita, http://fah.uinjkt.ac.id/, 15-2-2017).  Definisi yang lain dikemukakan oleh Katib Syuriah PBNU yang juga pengajar di Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asembagus Situbondo K.H. Afifuddin Muhajir mendefinsikan “Islam Nusantara” sebagai “faham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya setempat” (KH. Afifuddin Muhajir, Meneguhkan “Islam Nusantara” untuk Peradaban Indonesia dan Dunia, http://muktamar.nu.or.id, 15-2-2017). Sedangkan Ahmad Baso menyumbangkan definisi lain, yaitu “Islam Nusantara”” adalah “ma’rifatul ulama-i-l-Indonesiyyin bil-ahkami-sy-syar’iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha-t-tafshiliyyah” atau “majmu’atu ma’arifil -l- ulama-i-l-Indonesiyyin bil-ahkami-sy-syar’iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha-t-tafshiliyyah” (al-Quran, Hadits, Ijma’ dan Qiyas) (Ahmad Baso, Apa itu Islam Nusantara, https://rmi-nu.or.id, 15-2-2017). Ahmad Baso memberikan beberapa contoh ijtihad ulama Nusantara yang bisa dikategorikan sebagai khazanah “Islam Nusantara” antara lain tradisi imsak di bulan Ramadhan, halal bihalal di bulan Syawal, ta’liq thalaq, dan kaidah al-muhafazhah ‘ala qadimish shalih.

Menilik beragamnya definisi “Islam Nusantara” tersebut di atas terlihat bahwa belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud “Islam Nusantara” di antara para pengusungnya sendiri. Dengan kata lain, sebagai sebuah wacana “Islam Nusantara” sesungguhnya adalah wacana yang masih kabur.Jika definisinya saja belum jelas jangan heran bila ketika wacana ini dilempar ke publik banyak timbul persepsi yang beragam yang akhirnya menimbulkan perdebatan dan kegaduhan.Sungguh tidak bijak melempar sebuah wacana ke tengah publik yang tidak seragam dalam hal kapasitas intelektual dan tingkat penangkapannya atas sebuah gagasan manakala wacana itu sendiri masih diliputi kekaburan dan kerancuan.Dalam situasi semacam ini jangan salahkan sebagian publik -dalam hal ini sebagian umat Islam- jika mereka menilai “Islam Nusantara” secara negatif. Bukankah Islam itu sendiri sejatinya hanya satu? Lantas mengapa harus ada istilah “Islam Nusantara” yang kemudian seringkali didikotomikan atau dihadap-hadapkan dengan “Islam Arab”. Wajar bila timbul kecurigaan ada agenda tertentu di balik pemunculan wacana ini.Dengan kata lain mencap “Islam Nusantara” sebagai sebuah proyek liberalisasi Islam adalah kesimpulan yang terburu-buru hasil dari over-generalisasi dan simplifikasi masalahharus dipahami dalam konteks hubungan antara ajaran Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur`an dan Sunnah dengan realitas sejarah dan sosial-budaya serta kondisi lokal Nusantara. Dalam kaitannya dengan hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Islam memang mengalami perjumpaan dengan budaya masyarakat penganutnya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perjumpaan Islam dengan budaya yang beraneka ragam menghasilkan corak budaya yang beraneka ragam pula antara umat Islam di satu wilayah dengan wilayah lainnya meskipun tetap ada benang merah dan  pembagi bersama yang mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut yaitu prinsip tauhid.

Berangkat dari sini kita bisa mengasumsikan bahwa “Islam Nusantara” yang diwacanakan itu sesungguhnya ada pada ranah kebudayaan yaitu kebudayaan Islam khas Nusantara yang berbeda -meskipun juga memiliki persamaan- dengan kebudayaan Islam di wilayah-wilayah Dunia Islam lainnya.Walaupun sama-sama berbicara tentang Islam dalam ranah kebudayaan, jika kita cermati definisi-definisi “Islam Nusantara” di atas ada perbedaan signifikan antara definisi “Islam Nusantara” dari intelektual kampus (UIN) yang diwakili Azyumardi Azra dengan definisi “Islam Nusantara” dari intelektual pesantren yang diwakili K.H. Afifuddin Muhajir dan Ahmad Baso. Definisi “Islam Nusantara” dari Kiai Afifuddin dan Ahmad Baso sebagai wakil dari kalangan intelektual pesantren masih memiliki dimensi normatif. Kiai Afifuddin membatasi “Islam Nusantara” sebagai “faham dan praktik keislaman di bumi Nusantara” sedangkan Ahmad Baso membatasi “Islam Nusantara” sebagai “ma’rifatul ulama-i-l-Indonesiyyin” atau “majmu’atu ma’arifil -l- ulama-i-l-Indonesiyyin”. Kedua-duanya tetap disandarkan pada teks syariat (Kiai Afifuddin) atau adillatihat tafshiliyyah (dalil-dalil yang terperinci) (Ahmad Baso) hanya saja ia merupakan usaha untuk menjawab permasalahan yang timbul dari realitas historis dan sosial-budaya Nusantara.Dengan demikian tersirat asumsi dasar bahwa “Islam Nusantara” dalam pengertian ini tidak setara dengan Islam itu sendiri sebagaimana yang terkandung dalam nash. “Islam Nusantara” hanyalah pengejawantahan dari teks syariat atau dalil-dalil terperinci yang meliputi Al Qur`an, hadits, ijma’, dan qiyas dengan mempertimbangkan realitas Nusantara yang bisa jadi berbeda dengan realitas di negeri-negeri lainnya.“Islam Nusantara” adalah sekadar produk ijtihad yang bisa benar dan bisa salah, yang penilaian benar atau salahnya harus dikembalikan pada hal-hal yang sifatnya ushul (pokok) dalam agama.(Adif Fahrizal, Mari Sikapi “Islam Nusantara” Secara Adil, www.hidayatullah.com, Kamis, 25 Juni 2015)

Melihat perbedaan definisi tersebut kita bisa melihat bahwa wacana “Islam Nusantara” yang diusung satu kalangan bisa berbeda secara signifikan dengan wacana “Islam Nusantara” yang diusung kalangan lainnya sekalipun menggunakan istilah yang sama. Di sinilah perlunya kita menyikapi wacana ini dengan bijak. Anggapan bahwa “Islam Nusantara” hanya kedok bagi agenda liberalisasi Islam memang ada benarnya jika yang dimaksud adalah “Islam Nusantara” dalam versi intelektual kampus. Akan tetapi jika anggapan ini dialamatkan kepada wacana “Islam Nusantara” menurut versi intelektual pesantren maka ia menjadi tidak tepat.Dengan kata lain mencap “Islam Nusantara” sebagai sebuah proyek liberalisasi Islam adalah kesimpulan yang terburu-buru hasil dari over-generalisasi dan simplifikasi masalah.

Konfirmasi (Tabayun) dengan Silaturahim

Di satu sisi timbulnya anggapan yang demikian sebenarnya wajar saja karena memang istilah “Islam Nusantara” itu sendiri masih terdengar rancu di telinga banyak orang. Justru di sinilah letak kewajiban para pengusung wacana ini dari kalangan intelektual pesantren untuk menjelaskan “Islam Nusantara” kepada khalayak umat Islam Indonesia secara luas sehingga syubhat bahwa “Islam Nusantara” adalah kedok liberalisasi dapat ditepis. Terkait dengan hal ini, akan lebih baik jika para intelektual pesantren yang mengusung “Islam Nusantara” menggunakan istilah yang lebih jelas maknanya misalnya “kebudayaan Islam Nusantara”, “peradaban Islam Nusantara”, atau “khazanah keilmuan ulama Nusantara” agar terhindar dari kerancuan pemahaman dan su`uzhon dari sebagian umat Islam.

Di sisi lain penting pula bagi umat Islam yang terlanjur mengambil sikap kontra terhadap wacana “Islam Nusantara” untuk melakukan tabayyun atas wacana ini. Hendaknya kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan apalagi memvonis suatu wacana tanpa memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Adanya kritik tentu sah-sah saja namun sudah seharusnya bila penilaian dan penyikapan atas wacana “Islam Nusantara” dilandasi sikap adil, obyektif, dan pikiran yang jernih. Untuk itu silaturahim antara pihak-pihak yang selama ini kontra terhadap “Islam Nusantara” dengan kalangan intelektual pesantren yang mengusungnya juga menjadi penting. Lagi-lagi menurut hemat penulis kontroversi di seputar wacana “Islam Nusantara” ini sesungguhnya terjadi karena salah paham dan gagal paham di antara kedua belah pihak yang hanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama dalam semangat ukhuwwah.

Mempererat Hubungan Islam dan Kebudayaan Nusantara

Terlepas dari kontroversi yang meliputinya, sepanjang dipahami secara tepat wacana “Islam Nusantara” sejatinya bisa menjadi sarana untuk menyambung kembali hubungan Islam dan kebudayaan Nusantara yang selama ini terputus atau sengaja hendak diputus oleh segelintir orang. Selama ini para orientalis kerap menganggap bahwa Islam hanyalah lapisan tipis di atas kebudayaan Nusantara yang intisarinya adalah animisme, dinamisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Seolah-olah Islam yang dianut sebagai agama mayoritas penduduk kepulauan ini tidak mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakatnya.Dalam wacana kebudayaan nasional khazanah kebudayaan Islam ditutupi oleh penonjolan warisan zaman Hindu-Buddha. Peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha seperti candi dan naskah-naskah kuno dari masa itu ditampilkan sebagai representasi kebudayaan Nusantara sementara sekian banyak masjid, kitab-kitab ulama dalam bahasa lokal, dan karya-karya sastra bernuansa Islam yang begitu melimpah seolah dikesampingkan begitu saja. Tanpa harus menafikan adanya sisa-sisa pengaruh atau kesinambungan budaya dari masa pra-Islam, sikap menafikan pengaruh Islam dalam kebudayaan Nusantara jelas merupakan sikap yang tidak adil dan ahistoris.

Dalam konteks ini maka kehadiran wacana “Islam Nusantara” menjadi suatu hal yang tepat untuk menunjukkan bahwa Islam mempunyai kontribusi yang besar bagi pembentukan kebudayaan Nusantara bahkan boleh dikatakan Islam adalah ruh dari kebudayaan sebagian besar masyarakat Nusantara. Diperlukan upaya serius untuk menggali kekayaan budaya Islam di Nusantara ini dan bila perlu merevitalisasinya untuk menjawab tantangan yang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia umumnya hari ini. Untuk itu kerja-kerja intelektual dan kerja-kerja kebudayaan lainnya yang lebih luas menjadi sebuah keniscayaan. Di sinilah potensi sumber daya umat Islam perlu disalurkan. Sangat sayang jika energi umat dihabiskan untuk memperdebatkan suatu wacana namun kita lupa akan pokok permasalahan sesungguhnya yang perlu dijawab. Wallahu a’lam bish shawab.

[1] Disampaikan dalam acara Rapat Kerja Pengurus Majlis Ulama Indonesia Kec. Cakung, di Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, 4 Maret 2017.

[2] Koordinator Litbang Forum Komunikasi Ulama Umaro (FK Ulum) Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *